Beranda » Artikel Pendidikan » POLITIK ISLAM DAN MASYARAKAT MADANI

POLITIK ISLAM DAN MASYARAKAT MADANI

Start here

A. Pendahuluan

    Kehidupan umat islam di dunia menjadi sebuah hal yang menarik untuk dikaji secara lebih mendalam. Seperti yang diketahui bahwa saat ini umat islam merupakan yang terbesar dibandingkan dengan penganut agama lain. Tidak terkecuali di Indonesia. Selain Indonesia, ada beberapa negara yang hampir seluruh penduduknya bahkan semua penduduknya beragama islam, misalnya adalah Maroko, Aljazair, Libya, Pakistan dan Turki. Hal inilah yang sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh umat islam untuk menjalin kerjasama umat islam, tetapi yang terjadi ternyata sangat sulit untuk membangun bentuk kerjasama tersebut. Hal ini paling tidak disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pertama, kelompok yang menghendaki adanya kaitan yang formal antara islam dalam negara dalam bentuk negara islam, islam sebagao agama negara, negara yang memberlakukan ajaran agama. Sedangkan kelompok kedua yang tidak menghendaki adanya kaita antara islam dengan negara dalam bentuk apapun.

Kemudian muncul perubahan baru yang muncul saat memasuki masa modern saat ini, yaitu dikenalnya masyarakat madani (civil society) yaitu adanya kebebasan dari masyarakat untuk dapat hidup secara baik dalam berbangsa dan bernegara.

B. Prinsip-prinsip Dasar Politik Islam

1. Teori Politik Islam Dan Tokoh-tokohnya

            Sebagian besar masyarakat islam menginginkan adanya cara hidup yang terjadi secara total dalam segala aspek kehidupan. Atau dengan kata lain menginginkan agama islam merupakan kepaduan yang mencakup din (agama), dunya (dunia), serta dawlah (negara). Jadi dalam hal ini segala permasalahan yang mencakup tentang kehidupan sebenarnya dapat dikaikan dengan agama islam. Ada bentuk klasifikasi tentang teori politik yang dilakukan oleh Munawir Sadzali, yaitu ada tiga model atau aliran pemikiran. Aliran pertama, bahwa islam bukanlah semata-mata agama yang hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, melainkan sebaliknya bahwa islam adalah suatu agama sempurna dan lengkap dengan peraturan bagi segala aspek kehidupan manusia, tokoh dari Aliran ini adalah Hasan Al-Banna, Sayyid Quthub, Muhammad Rasyid Ridla, Al-Maududi. Aliran kedua yang berpendirian bahwa agama islam adalah agama yang tidak mempunyai hubungan dengan urusan kenegaraan. Tokonya adalah Ahmad Luthfi Sayyid, Ali Abdul Raziq, dan Thaha Husain. Aliran yang terakhir yang berpendapat bahwa agama islam tidak terdapat dalam sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat nilai etika bagi kehidupan bernegara. Tokohnya adalah Muhammad Husain Haikal.

Selain ketiga bentuk aliran atau paham tersebut, ternyata ada dua bentuk konkret dalam pelaksanaan politik islam. Yang pertama yaitu secara legal formal menerapkan setiap hukum Islam/syariah ke dalam kehidupan bernegara, contohnya di negara Iran dan Timar Tengah. Kemudian yang kedua secara tidak legal-formal, dengan kata lain ajaran islam tidak secara mutlak diterapkan dalam ideologi dan konstitusi negara tersebut, tetapi nilai-nilai agama islam ikut mewarnai kehidupan politik dan bernegara.

2. Prinsip Politik dalam Islam

            Prinsip-prinsip politik yang terdapat dalam islam dirumuskan kedalam beberapa hal berikut :

  • Tidak memilih orang kafir sebagai pemimpin
  • Setiap kelompok harus memilih seorang pemimpin
  • Pemimpin merupakan orang yang dapat diterima semua golongan
  • Pemimpin yang Maha Mutlak adalah Allah SWT.
  • Memperhatikan kepentingan kaum muslimin.

 

C. Konsep Masyarakat Madani dan Prinsipnya

1. Pengertian Masyarakat Madani

            Istilah madani berasal dari Bahasa Arab “madaniy” kata “madaniy” berakar pada kata kerja “madana” yang artinya mendiami, tinggal atau membangun. Dalam bahasa Arab kata “madaniy” mempunyai beberapa arti, antara lain yang beradab, orang kota, orang sipil, dan yang bersifat sipil/perdata (Munawwir,1997;1320). Dari kata “madana” juga muncul kata “madiniy” yang berarti urbanisme (paham masyarakat kota). Dengan demikian masyarakat madani merupakan suatu bentuk tatanan masyakat yang beradab, masyarakat sipil dan masyarakat yang berpaham masyarakat kota yang akrab dengan pluralisme yang tercermin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam bahasa inggris masyarakat madani sering diistilahkan dengan civil societymadman society yang berarti masyarakat sipil. Adam B. Seligman mendefinisikan civil society sebagai perangkat gagasan etis yang mengehawantahkan dalam berbagai tatanan social, dan yang paling penting dari gagasan ini adalah usahanya untuk menyelaraskan berbagai pertentangan kepentingan antara individu dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan kepentinga negara. (Abdul Mun’im,1994;6).

Dua tinjauan konsep masyarakat madani, baik melalui pendekatan bahasa Arab maupun bahasa inggri memiliki makna yang relatif sama, yaitu menginginkan suatu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban demokrasi.

 

2. Prinsip-prinsip Dasar Masyarakat Madani

            Prinsip dasar masyarakat madani dalam konsep politik islam didasarkan pada prinsip kenegaraan yang dijalankan pada masyarakat Madinah dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW.

Prinsip dasar yang lebih detail mengenai masyarakat madani diuraikan oleh Akram Dilya’ al-Umari dalam bukunya Al-Mujtaman’ al-Madaniy fi’ Ahd al-Nubuwwah (Masyarakat madani pada Periode Kenabian). Menurutnya ada beberapa prinsip dasar yang dapat diidentifikasi dalam pembentukan masyarakat madani, antara lain :

1). Adanya sistem muakhah (persaudaraan)

2). Ikatan Iman

3). Ikatan Cinta

4). Persamaan si kaya dan si miskin

5). Toleransi umat beragama.

Itulah lima prinsip yang dibuat oleh Nabi untuk mengatur masyarakat madinah yang tertuang dalam suatu piagam yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Madinah.

Prinsip-prinsip masyarakat madani seperi itu sangat ideal untuk di negara dan masyarakat manapun tentunya dengan penyesuaian dengan kondisi lokal dan keyakinan serta budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

 

D. Politik Islam dan Masyarakat Madani 

1. Konstelasi Politik Islam di Indonesia

            Menurut Bahtiar Effendy dalam buku Din Al-Islam tulisan Ajat Sudrajat, dkk islam pernah dianggap sebagai persoalan ideologis di dalam sejarah politik Indonesia modern. Upaya untuk mencari penyelesaian yang memungkinkan atas soal islam sebagai ideologi, baik dalam konteks negara maupun umat islam, tak kunjung selesai. Kancah percaturan politik Islam Indonesia bisa dirunut dengan mengkaji peran partai-partai islam dalam pentas perpolitikan nasional. Partai islam yang dibentuk pasca kemerdekaan adalah Masyumi, Perti, PSII, dan NU.

Pada mulanya yang masuk Masyumi hanyalah empat organisasi islam yaitu, Muhammdiyah, NU, Persyarikatan Umat Islam, dan Perkstsn Umat Islam. Namun, dalam perkembangan selanjutnya hampir semua organisasi islam kecuali Perti baik lokal maupun nasional menjadi anggotanya (Ajat Sudrajat,2008;119)

Perpecahan ditubuh Masyumi yang ditandai dengan munculnya partai-partai baru yang melepaskan diri dari Masyumi, seperti PSII yang melepaskan diri dan berdiri sendiri tahun 1947 dan partai NU yang berdiri tahun 1952. Sejak tahun 1952 ini maka di Indonesia terdapat empat partai islam, yaitu Masyumi,PSII, NU dan Perti yang sejak awal tidak mau bergabung dengan Masyumi. Pada masa demokrasi Parlementer (1949-1957) yang ditandai oleh jatuh bangunnya partai-partai politik, partai islam yang diwakili Masyumi, NU, PSII, dan Perti. Dalam pemilu pertama tahun1955 pertai islam memperoleh 230 kursi. Selanjutnya mulai terjadi perdebatan dimajelis konstituante dalam mempersoalkan dasar negara yang akan dianut Indonesia. Partai islma gagal mewujudkan islam sebagai dasar negara.

Pada masa demokrasi terpimpin, partai islam mulai menempatkan pada posisi yang berbeda-beda dalam hubungannya dengan negara. Tetapi Masyumi menilai ikut serta dalam Demokrasi Terpimpin merupakan penyimpangan terhadap ajaran islam. Sedangkan NU, PSII, dan Perti tetap diizinkan untuk eksis, karena mendukung Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin berakhir dengan keluarnya Supersemar tahun 1966 yang merupakan titik awal lahirya Orde Baru.

Pada masa Orde Baru ditandai dengan mulai berfusinya parta-partai yang ada dari 25 partai menajdi 10 partai. Khusus partai Islam karena pengalamannya dalam pemilu 1971, maka pada tahun 1973 berfusi menjadi sebuah partai baru yaitu Partai Persatuan Pembangunan (P3). Menurut Abdul Aziz Thaba (1996;246-302) hubungan islam dengan negara pada masa Orde Baru ini bisa dikelompokkan menjadi tiga kategori hubungan, yaitu hubungan yang pertama bersifat Antagonistik, hubungan ini ditandai dengan kecurigaan pemerintah terhadap gerak langkah partai-partai islam, terutama mantan tokoh Masyumi, namun pemerintah Soeharto mendukung lahirnya Permusi dan  memperkokoh peran tentara (ABRI) dalam membela bangsa dan negara, terutama membela Pancasila dan UUD 1945. Pada hubungan yang kedua bersifat Resiprokalkritis (1982-1985) hubungan islam dan negara ditandai dengan proses saling mempelajari dan saling memahami posisi masing-masing. Periode ini diawali oleh political test yang dilakukan oleh pemerintah dengan menyodorkan konsep asas tunggal bagi orsospol dan selanjutnya untuk semua ormas yang ada di Indonesia.

Adapun hubungan ketiga yang bersifat Akomodatif  (1986-1998) dimulai dengan ormas-ormas islam terhadap asas tunggal pancasila. Mereka berusaha membatasi seminimal mungkin campur tangan pemerintah dalam urusan intern organisasi. Dipihak lain ”kecurigaan” terhadap pemerintah semakin berkurang, begitu pula sebaliknya (Abdul Aziz,1996-;278). Hubungan ini kemudian berubah total setelah berakhirnya kepemimpinan presiden Soeharto. Dengan berakhirnya Orde Baru kemudian muncul Orde Reformasi, yang masih bertahan hingga sekarang. Hubungan islam denga negara sekarang ini semakin kuat, karena banyak pemimpin islam yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan.

 

2. Mewujudkan Masyarakat Madani di Indonesia

            Terwujudnya masyarakat madani di negara kita merupakan wujud cita-cita kenegaraan, yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nabi membangun masyarakat madaniah yang berperadaban memakan waktu yang cukup lama, yakni sepuluh tahun. Beliau membangun masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis, dengan landasan takwa kepada Allah dan taat kepada ajaranNya. Dalam rangka menegakkan masyarakat madani, Nabi tidak pernah membedakan ”orang atas”, ”orang bawah”, atau ”keluarganya sendiri”.

Masyarakat madani tidak akan terwujud jika hukum tidak ditegakkan dengan adil. Tegaknya hukum dan keadilan tidak hanya perlu kepada komitmen-komitmen pribadi yang menyatakan diri dalam bentuk iktikat baik untuk hal tersebut. Iktikat baik dalam masyarakat, berupa ”amal sholih”, yaitu tindakan yang membawa kebaikan untuk sesama manusia. Amal sholih atau kegiatan demi kebaikan dengan sendirinya berdimensi kemanusiaan, karena berlangsung dalam suatu kerangka hubungan sosial dan menyangkut orang banyak. Dengan demikian, masyarakat madani akan terwujud hanya jika terdapat cukup semangat keterbukaan dalam masyarakat. Keterbukaan adalah konsekuensi dari perikemanusiaan, suatu pandangan yang melihat sesama manusia secara positif dan optimal.

Tegaknya nilai-nilai hubungan sosial yang luhur,seperti toleransi dan pluralisme adalah kelanujutan dari tegaknya nilai-nilai keadaban itu. Bahwa masing-masing pribadi atau kelompok dalam suatu lingkungan interaksi yang lebih luas, memiliki kesediaan memandang yang lain dengan penghargaan, betapapun perbedaan yang ad, tanpa saling memaksakan kehenda, atau pandangan sendiri (Nurcholish Madjid,1999;164).

Bangsa Indonesia memiliki semua perlengkapan yang diperlukan untuk menegakkan masyarakat madani. Kita semua sangat berharap bahwa masyarakat madani akan segera terwujud dan tumbuh semakin kuat di negara kita dalam waktu dekat. Zaman orde baru yang disusul orde reformasi dalam berbagai bidang cukup beralasan kita berpengharapan seperti itu.         

 


E. Penutup

            Dapat dipahami bahwa politik islam yang memiliki prinsip-prinsip yang pasti (dari Al-Qur’an dan Sunnah) ternyata masih jauh dari kenyataan yang ada, khususnya di Indonesia. Masyarakat madani yang merupakan satu tatanan masyarakat ideal ditegakkan atas dasar dua semangat, yakni semangat rabbaniyah dan semangat insaniyah. Hal ini dituntut demi tegaknya msyarakat madani. Umumnya pada masalah keterbukaan dan persamaan hak bagi setiap orang. Prinsip masyarakat dapat mengeliminasi segala bentuk pertentangan dan konflik yang mungkin terjadi akibat pluralisme yang menjadi ciri dari bangsa kita. Permasalahan politik islam di Indonesia hingga sekarang masih tetap menarik dan tetap layak untuk dikaji.

 

 

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 357 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: