BUDI SETIYO PRABOWO

Beranda » Artikel Pendidikan » LANDASAN YURIDIS MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI

LANDASAN YURIDIS MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI

Start here

I.     Landasan Koseptual Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. (R.Eko Indrajit,dkk,2006:30)

Pendidikan Tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada menengah. Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional untuk dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian dan dapat dilakukan melalui proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri. (http://ugpedia.gunadarma.ac.id/content/12/1724/id/sistem-pendidikan-tinggi.html)

Manajemen pendidikan tinggi adalah proses pengaturan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi dari sekolah menengah yang diselenggarakan guna menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kompetensi yang berkualitas sesuai tujuan pendidikan.

Manajemen pendidikan adalah proses mengelola secara sadar untuk meningkatkan kadar ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi mahasiswa dan lembaga dimana upaya itu bergulir menuju sasaran-sasaran pada tujuan yang ditetapkan.

II.   Landasan Yuridis

Berbagai macam landasan yuridis tentang Manajemen pendidikan tinggi, yaitu:

  • Undang – Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UU RI tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu UU no.20 Th 2003, sebagai pengganti UU RI No.2 Th 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pertimbangan menyebutkan bahwa UU RI No.2 Th.1989 yang sudah tidak memadai dan perlu diganti serta disesuaikan dengan prinsip demokratisasi pendidikan.

UU Sisdiknas No.20 Th 2003

Bagian Keempat

Pendidikan Tinggi

Pasal 19

  1. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doctor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
  2. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan system terbuka.

Pasal 20

  1. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institute, atau universitas.
  2. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
  3. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.
  4. Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 21

  1. Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.
  2. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggaraan pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
  3. Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
  4. Pengunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
  5. Penyelenggaraan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang  melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan.
  6. Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak sah.
  7. Ketentuan mengenai gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 22

Universitas, institusi, dan sekolah tinggi yang memiliki program doctor berhak memberikan gelar doctor kehormatan (doctor honoris causa) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni.

Pasal 23

  1. Pada universitas, institute, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau professor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Sebutan guru besar atau professor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi.

Pasal 24

  1. Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.
  2. Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi,penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
  3. Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.
  4. Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 25

  1. Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
  2. Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
  3. Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

  • Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

Menurut Peraturan Pemerintah RI No.60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

  1. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah.
  2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
  3. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
  4. Pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu
  5. Dosen adalah tenaga pendidik atau kependidikan pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar
  6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu.
  7. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan.
  8. Pimpinan perguruan tinggi adalah Rektor untuk universitas/ institut, Ketua untuk sekolah tinggi, dan Direktur untuk politeknik/akademi.
  9. Penyelenggara perguruan tinggi adalah Departemen, departemen lain, atau pimpinan lembaga Pemerintah lain bagi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, atau badan penyelenggara perguruan tinggi swasta bagi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
  10. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.
  11. Departemen adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
  12. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.
  13. Menteri lain atau pimpinan lembaga Pemerintah adalah pejabat yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi di luar lingkungan Departemen.

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 2

(1)   Tujuan Pendidikan tinggi adalah :

  1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian.
  2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaanya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

(2)   Penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada:

  1. tujuan pendidikan nasional;
  2. kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan;
  3. kepentingan masyarakat; serta
  4. memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa pribadi.

Pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan professional. Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan pendidikan professional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Kedua jenis pendidikan masing-masing dibagi kembali sebagai berikut :

1) Pendidikan Akademik

      a.Program Sarjana

      b.Program Pascasarjana

1)      Program Magister

2)      Program Doktor

  1. Pendidikan Profesional:
    1. Program Diploma I
    2. Program Diploma II
    3. Program Diploma III
    4. Program Diploma IV (R.Eko Indrajit,dkk,2006:30)
  • Kepmendikbud RI No.056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Belajar Mahasiswa
  • Kepmendikbud RI No.0217/U/1995, tentang kurikulum yang berlaku secara nasional program studi Sarjaba Pendidikan

Pasal 34 ayat (1) PP No.30 tahun 1990 disebutkan bahwa perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian serta pengabdian pada masyarakat.

Dalam pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan professional. Ayat (1) pasal ini menyebutkan bahwa pendidikan akademik mengutamakan peningkatan mutu dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institute dan universitas. Sementara pada pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa pendidikan professional mengutamakan kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan dan diselenggarakan oleh politeknik, sekolah tinggi, institute dan universitas. Sementara itu administrasi akademik perguruan tinggi diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).

DAFTAR PUSTAKA

R.Eko Indrajit, dkk.2006. Manajemen Perguruan Tinggi Modern. Yogyakarta: ANDI

Sudiyono.2001. Manajemen Akademik Perguruan Tinggi. Yogyakarta : UNY Press.

UU Sisdiknas No.20 tahun 2003

PP RI No.60 tahun 1999

http://ban-pt.depdiknas.go.id/index.php?option=com

http://www.dikti.go.id/index.php?option=com

http://ugpedia.gunadarma.ac.id/content/12/1724/id/sistem-pendidikan-tinggi.html


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: