OPTIMALISASI PENGELOLAAN PENDIDIKAN MEMANFAATKAN POTENSI BUDAYA LOKAL DAERAH

A.PENDAHULUAN
Permasalahan pendidikan Indonesia selalu dikaitkan pada peningkatan mutu pendidikan, sehingga berbagai kebijakan kemudian diterapkan dan dibuat beberapa peraturan yang mampu mengakomodasi kebijakan pendidikan tersebut. Pendidikan memiliki peran yang cukup strategis dalam peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Menurut Syarif (dalam Tilaar,2002) menyatakan bahwa pendidikan dapat dilihat dari beberapa dimensi, pertama pendidikan merupakan investasi manusia (human investment) yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Kedua, pendidikan mempunyai dampak berupa peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat. Ketiga, pendidikan merupakan wahana untuk membangun dan meningkatkan martabat bangsa; keempat, pendidikan akan memperbesar peluang terjadinya mobilitas vertikal, dan sejalan dengan itu maka, kelima pendidikan dapat memperkuat lembaga-lembaga sosial serta dapat memberi sumbangan yang berarti dalam proses pembentukan masyarakat madani. Beberapa hal tersebut diatas dapat memberikan gambaran bahwa pendidikan merupakan unsur yang paling penting bagi kehidupan umat manusia.
Pembangunan pendidikan dewasa ini semakin berkembang pada usaha untuk menciptakan citra positif pengelolaan pendidikan. Kementrian Pendidikan Nasional melalui PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, yang berisi tentang berbagai peraturan atau syarat minimal pembangunan pendidikan yang diantaranya terdiri dari Standar Proses, Standar Sarana Prasarana, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Pengelolaan, Standar Kualifikasi Akademik Guru, Standar Kepala Sekolah, Standar Pengawas, Standar Isi dan muatan kurikulum, dan Standar Biaya Pendidikan. Dari beberapa standar nasional pendidikan tersebut, terdapat standar isi yang merupakan penentu dalam kegiatan pendidikan, baik kegiatan pembelajaran di ruang kelas maupun kegiatan pembelajaran di luar kelas. Dari beberapa penjelasan tentang standar isi tersebut, posisi budaya atau nilai-nilai sosial kemasyarakatan belum mendapatkan tempat yang optimal pada kegiatan pembelajaran. Hal ini terlihat dari kegiatan yang berhubungan dengan penanaman nilai-nilai budaya hanya dimasukkan pada kegiatan muata lokal (mulok), bahkan hanya merupakan kegiatan ekstrakurikuler. Fenomena inilah yang kemudian memacu kurangnya perhatian peserta didik pada upaya pelestarian budaya tersebut. Oleh karena itu sekiranya perlu untuk melakukan inovasi pendidikan, yaitu upaya agar pendidikan budaya dapat masuk pada kegiatan Intrakurikuler bahkan menjadi unsur terpenting dalam kegiatan pendidikan, serta budaya pendidikan dapat diterapkan di masyarakat secara lebih baik lagi. Sehingga perlu upaya untuk memadukan antara antara potensi budaya lokal daerah dengan pengelolaan pendidikan.

B. PEMBAHASAN
Pendidikan dan budaya merupakan kedua hal yang saling berkaitan dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada kondisi Indonesia yang berbhineka tunggal ika, yaitu Indonesia yang terdiri dari berbagai macam jenis suku, agama dan kepercayaan. Sehingga pengelolaan pendidikan pada hakikatnya tidak diadakan secara sentarlistik, yang kurikulum ditentukan oleh pemerintah pusat, melainkan kegiatan pendidikan sebaiknya dikaitkan dengan potensi budaya daerah setempat.
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai keunikan, kekhasan dan spesifikasi kebudayaan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Falsafah Hamemayu Hayuning Bawana yang merupakan visi dari Kraton Yogyakarta telah diadopsi menjadi filosofi pembangunan daerah yang kemudian dikembangkan menjadi Budaya Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Rahayuning Bawono Kapurbo Waskithaning Manungso (Selaras-Menjaga Kelestarian dan Keselarasan Hubungan dengan Tuhan, Alam, dan Manusia), Dharmaning Satrio Mahanani Rahayuning Nagoro (Ahli Profesional, Pelayanan Prima, Teladan-Keteladanan), Rahayuning Manungso Dumadi Karono Manungsane (Akal Budi Luhur, Jati Diri/Pribadi yang Berbudi Luhur). Budaya sangat dipegang teguh dan mendapatkan perhatian yang utama dalam setiap kegiatan pembangunan di wilayah Provinsi DIY. Kraton sebagai pusat kebudayaan memberikan nuansa khusus terhadap jalannya pemerintahan yang didukung penuh oleh masyarakat. Kebudayaan yang menurut Koentjaraningrat (1980) didefinisikan sebagai suatu keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar, diyakini sebagai acuan dalam hidup bermasyarakat dan dalam rangka memelihara lingkungan hidup agar tetap selaras, serasi dan lestari. Pemahaman falsafah Hemamayu Hayuning Bawana diperlukan dalam pembangunan budaya masyarakat Yogyakarta, terutama jika dikaitkan dengan pendidikan. Yaitu konsep dalam rangka penguatan jatidiri dan pembentukan karakter atau watak manusia yang berbudaya Jawa serta menjunjung tinggi semangat dalam mengembangkan budaya dan memenuhi kebutuhan hidupnya.
Pemahaman Hamemayu Hayuning Bawana ketika dikaitkan dengan pendidikan maka dapat dilakukan proses pengelolaan pendidikan yang cukup memadai. Pada tingkat mikro atau kegiatan pembelajaran di kelas, maka konsep tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan tambahan atau simulasi materi kegiatan pembelajaran. Sehingga siswa akan dapat memahami materi yang diajarkan, sekaligus dapat mengaplikasikan materi tersebut. Konsep ini jika dimasukkan dalam salah satu kurikulum wajib di sekolah, maka tidak saja nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang ditanamkan, melainkan juga dapat dilakukan proses atau kegiatan pembiasaan peserta didik. Peserta didik dapat secara efektif dalam rangka menciptakan profesionalisme pengelolaan pendidikan. Diantara karakteristik profesionalisme tersebut adalah bertanggungjawab terhadap pekerjaannya, Mempunyai komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan, selalu ingin mencapai yang terbaik dengan bekerja secara winasis (smart), disiplin dan tepat waktu, cermat dalam bertindak, bertindak secar efektif dan efisien, mempunyai kreativitas dalam bekerja.
Beberapa hal yang dapat digunakan sebagai alasan penggunaan falsafah Hamemayu Hayuning Bawana diantaranya adalah pendidikan setidaknya harus mampu menyelaraskan hubungan antara pribadi dengan Tuhan, pribadi dengan alam sekitar dan antara pribadi yang satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika pendidikan mampu untuk melaksanakan falsafah tersebut setidaknya akan dapat menciptakan keseimbangan dalam hidup peserta didik. Hal ini akan dapat berdampak positif, sebab siswa tidak hanya mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya, melainkan juga akan mampu untuk merawat serta menjaga kondisi alam lingkungan sekitar.

C. PENUTUP
Pendidikan budaya dan membudayakan pendidikan. Itulah hal yang sebenarnya menjadi hal penting untuk diperhatikan dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia, khususnya di setiap daerah di Indonesia. Pendidikan pada saat dewasa ini tidak hanya pada pengembangan kognitif, afektif dan psikomotorik. Melainkan juga pada pengembangan kecakapan hidup dan kemampuan untuk memunculkan kepedulian dalam kehidupan sosial masyarakat. Sehingga ketika pendidikan budaya menjadi dasar pengelolaan pendidikan, maka pendidikan akan menjadi faktor dominan yang digunakan oleh masyarakat, sebab kebutuhan apapun jika tidak ada pendidikan maka tidak akan dapat direalisasikan. Sehingga budaya pendidikan pada masyarakat akan lebih optimal untuk direalisasikan. Dan amanat undang-undang yaitu mencerdaskan kehidupa bangsa akan semakin efektif dan efisien dalam mennacapainya.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2005. Budaya Pemerintahan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Koentjaraningrat. 1986. Persepsi Masyarakat tentang Kebudayaan. PT. Gramedia, Jakarta
Tilaar,H.A.R.2002.Pendidikan Untuk Masyarakat Indonesia Baru. Jakarta. PT Gramedia Mediasarana-Center for Education and Community Development
http://totoksuharto.blogspot.com/2010/02/falsafah-hamemayu-hayuning-bawono.html/ Selasa 9 Februari 2010